4 SANKSI ADMINISTRASI DALAM HUKUM TATA RUANG

Posted: November 1, 2011 in File Hukum

4 SANKSI ADMINISTRASI DALAM HUKUM TATA RUANG, yaitu :

1.   Paksaan Pemerintah ( Bestuursdwang/Politiedwang )

Berkenaan dengan paksaan pemerintahan ini, F.A.M Stroink dan J.G. Steenbeek mengatakan bahwa Kewenangan paling penting yang dapat dijalankan oleh pemerintah untuk menegakkan hukum administrasi materiil adalah paksaan pemerintahan. Kewenangan paksaan pemerintahan dapat diuraikan dengan sebagai kewenangan organ pemerintahan untuk melakukan tindakan nyata mengakhiri situasi yang bertentangan dengan norma hukum administrasi negara karena kewajiban yang muncul dari norma itu tidak dijalankan atau sebagai reaksi dari pemerintah atas pelanggaran norma hukum yang dilakukan warga negara. Paksaan pemerintah dilihat sebagai suatu bentuk eksekusi nyata, dalam arti langsung dilaksaanakan tanpa perantaraan hakim ( parate executie ), dan biaya dengan biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan paksaan pemerintahan ini secara langsung dapat dibebankan kepada pihak pelanggar.  Kewenangan pemerintah untuk menggunakan bestuurdswang merupakan kewenangan yang bersifat bebas dalam arti pemerintah diberi kebebasan untuk mempertimbangkan inisiatif sendiri apakah menggunakan bestuurdswang atau tidak atau bahkan menerapkan sanksi lainnya.

Sebagai Contoh :

  1. Pelanggaran yang Bersifat Substansial

Seseorang mendirikan rumah tinggal di daerah pemukiman, tetapi orang tersebut tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Dalam hal ini, pemerintah tidak sepatutnya menggunakan paksaan pemerintahan, dengan membongkar rumah tersebut. Terhadap pelanggaran yang bersifat substansial ini masih dapat dilakukan legalisasi.

  1. Peringatan Memuat Berita tentang Pembebanan Biaya

Bila organ pemerintah hendak membebankan biaya paksaan pemerintahan, hal ini harus dimuat dalam surat peringatan. Pengumuman bahwa biaya akan dibebankan ini bukan keputusan mandiri, tetapi unsur dari peringatan paksaan pemerintahan.

  1. 2.      Penarikan Kembali Keputusan yang Menguntungkan (izin, subsidi, pembayaran, dan sebagainya).

Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan dilakukan dengan mengeluarkan suatu ketetapan baru yang isinya menarik kembali atau tidak berlaku lagi ketetapan terdahulu. Penarikan kembali ketetapan yang menguntungkan berarti meniadakan hak-hak yang terdapat dalam ketetapan itu dalam organ pemerintahan. Sanksi ini termasuk sanksi yang berlaku ke belakang (regressieve  sancties).yaitu sanksi yang mengembalikan pada situasi sebelum ketetapan itu dibuat. Dengan kata lain, hak-hak dan kewajiban yang trimbul setelah terbitnya ketetapan tersebut menjadi hapus atau tidak ada sebagaimana sebelum terbitnya ketetapan itu, dan sanksi ini dilakukan sebagai reaksi terhadap tindakan yang bertentangan dengan hukum. Sebab-sebab pencabutan keputusan yang menguntungkan sebagai sanksi adalah sebagai berikut :

  1. Pihak yang berkepentingan tidak mematuhi pembatasan-pembatasan, syarat-syarat atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang dikaitkan pada izin, subsidi, atau pembayaran.
  2. Pihak yang berkepentingan pada waktu mengajukan permohonan untuk mengajukan izin, subsidi, atau pembayaran dalam memberikan data yang sedemikian ti9dak benar atau tidak lengkap sehingga apabila data itu diberikan secara benar atau lengkap, keputusan akan berlainan (misalnya penolakan izin.

Di samping itu, dapat pula pencabutan ketetapan dilakukan karena kesalahan dari pihak pembuat ketetapan atau pemerintah, artinya ketetapan yang dikeluarkan itu ternyata keliru atau mengandung cacat lainnya dan diketahui dengan jelas sehingga ketetapan itu dapat dicabut dengan memperhatikan ketentuan hukum baik tertulis maupun berupa asas-asas hukum.

 

Sebagai Contoh :

Sanksi penarikan kembali keputusan yang menguntungkan diterapkan dalam hal terjadi pelanggaran terhadap peraturan atau syarat-syarat yang dilekatkan terhadap penetapan tertulis yang diberikan, juga dapat terjadi pelanggaran undang-undang yang berkaitan dengan izin yang dipegang oleh si pelanggar. Pencabutan suatu keputusan yang menguntungkan itu merupakan sanksi yang situatif. Ia dikeluarkan bukan dengan maksud sebagai reaksi terhadap perbuatan yang tercela dalam segi moral, melainkan dimaklsudkan unrtuk mengakhiri keadaan-keadaan yang secara objektif tidak dapat dibenarkan lagi.

  1. 3.      Pengenaan Uang Paksa (Dwangsom)

Pengenaan uang paksa ini dapat dikenakan kepada seseorang atau warga negara yang tidak mematuhi ataui melanggar ketentuan yang ditetapkan pemerintah sebagai alternatif atau paksaan pemerintahan. Tujuan keputusan pengenaan uang paksa adalah untuk menghilangkan atau mengakhiri pelanggaran, kepada pelanggar diberikan jangka waktu untuk perintah tersebut dengan atau tanpa penyitaan uang paksa. Pengenaan uang paksa merupakan alternative untuk tindakan nyata yang berarti sebagai sanksi (subsidiaire) dan dianggap sebagai sanksi reparatoir. Persoalan hukum yang dihadapi dalam pengenaan uang paksa sama dengan pelaksanaan paksaan nyata.

Sebagai Contoh :

Dalam kaitannya dengan keputusan yang menguntungkan seperti izin, biasanya pemohon izin disyaratkan untuk memberikan uang jaminan. Jika terjadi pelanggaran atau pelanggar (pemegang izin) tidak segera mengakhirinya uang jaminan itu dipotong sebagai uang paksa.

  1. 4.      Pengenaan Denda Administratif

Pembuat undang-undang dapat memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menjatuhkan hukuman berupa denda terhadap seseorang yang telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan. Sanksi ini biasanya terdapat dalam hukum pajak, jaminan sosial, dan hukum kepegawaian. Pada umumnya dalam berbagai peraturan perundang-undangan, hukuman yang berupa denda ini telah ditentukan mengenai jumlah yang dapat dikenakan kepada pihak yang melanggar ketentuan. Denda admistrasi hanya dapat diterapkan atas dasar ketentuan wewenang yang diatur dalam undang-undang dalam arti formal.

 

Alasan Korporasi disebut Sebagai Subjek Hukum

              Korporasi disebut sebagai Subjek Hukum karena Korporasi tidak lain adalah suatu Perusahaan yang memiliki status sebagai suatu lembaga ekonomi yang berbadan hukum yang diakui secara sah jika terbentuk sesuai prosedur pembentukan Perusahaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu jika ada pihak yang dirugikan dari aktivitas dari Perusahaan tersebut, dan terbukti secara sah melalui proses hukum bahwa ditemukan adanya penyimpangan yang merugikan pihak lain maka pihak yang merasa dirugikan berhak untuk meminta ganti kerugian dari Perusahaan tersebut

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s