LEMBAGA – LEMBAGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Posted: November 1, 2011 in File Hukum

Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945 susunan kelembagaan Negara Republik Indonesia memiliki 6 lembaga negara yang memiliki kedudukan yang berbeda yakni ada yang disebut dengan lembaga tertinggi negara dan adapula yang disebut lembaga tinggi negara. Lembaga tertinggi negara adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sedangkan Lembaga tinggi negara adalah :

  1. Dewan Perwakilan rakyat (DPR)
  2. Presiden
  3. Dewan Pertimbangan Agung (DPA)

d. Mahkamah Agung (MA), serta

  1. Badan Pengawas Keuangan (BPK).

Adanya pembagian lembaga negara adalah dikarenakan MPR sebagai lembaga tertinggi negara dianggap merupakan “pelaksana kedaulatan rakyat”.

Namun setelah terjadi perubahan UUD 1945 pengertian lembaga tertinggi dan tinggi dianggap tidak ada dalam arti MPR dan kesemua lembaga negara lainnya dianggap merupakan “pelaksana kedaulatan” rakyat,berikut ini adalah lembaga-lembaga negara menurut amandemen UUD 1945

  1. A.       MPR

Berdasarkan amandemen UUD 1945 Pasal 2 sampai pasal 3 MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilu serta memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945. adapun tugas dan wewenangnya adalah sebagai berikut:

  • Mengubah dan menetapkan (Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945), (Undang-Undang Dasar) .
  • Melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilihan umum
  • Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan (Mahkamah Konstitusi) untuk memberhentikan Presiden/Wakil Presiden dalam masa jabatannya
  • Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya
  • Memilih Wakil Presiden dari 2 calon yang diajukan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya
  • Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya

 

  1. B.        DPR                                                                                                        

Berdasarkan amandemen Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 19-22G Dewan Perwakilan rakyat merupakan lembaga Negara yang secara langsung telibat dalam pembuatan undang-undang, yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Selain itu DPR juga mempunyai hak untuk melakukan pengawasan terhadap Presiden dengan memiliki Hak-hak antara lain:

1)      Hak Interpelasi

2)      Hak Budget

3)      Hak legislasi

Adapun tugas dan wewenang DPR yang lain adalah sebagai berikut:

  • Membentuk Undang-Undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
  • Membahas dan memberikan persetujuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
  • Menerima dan membahas usulan RUU yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikutsertakannya dalam pembahasan.
  • Menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD
  • Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, serta kebijakan pemerintah
  • Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan DPD
  • Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
  • Memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial
  • Memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden
  • Memilih tiga orang calon anggota hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk ditetapkan;
  • Memberikan pertimbangan kepada Presiden untuk mengangkat duta, menerima penempatan duta negara lain, dan memberikan pertimbangan dalam pemberian amnesti dan abolisi
  • Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain
  • Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat
  • Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;
  • Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh DPD terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama
  1. C.       DPD                                                                                                        

Menurut Amandemen Undang – Undang Dasar 1945 BAB VII A  Pasal 22C-22D mengenai Dewan perwakilan daerah (DPD). Anggota DPD dilih dari setiap provinsi melalui pemilu. Anggota DPD juga merupakan anggota MPR oleh karena itu pada hakekatnya anggota DPD mewakili daerah-daerahnya masing-masing maka anggota DPD harus memperhatikan aspirasi rakyat didaerah. Tugas dan wewenang DPD adalah:

  • Mengajukan kepada DPR Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. DPR kemudian mengundang DPD untuk membahas RUU tersebut..
  • Memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama
  • Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan.
  • Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.
  • Menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari BPK untuk dijadikan bahan membuat pertimbangan bagi DPR tentang RUU yang berkaitan dengan APBN

 

  1. D.       BPK                                                                                                        

Berdasarkan amandemen Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 23E dan 23G mengenai Badan pemeriksa keuangan (BPK). Bahwa anggota BPK dilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan kemudian dilantik oleh presiden. Tugas dan wewenangnya adalah:

  • Berwenang mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara (APBN) dan daerah (APBD) serta menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR dan DPD dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.
  • Mengintegrasi peran BPKP sebagai instansi pengawas internal departemen yang bersangkutan ke dalam BPK.
  1. E.        PRESIDEN                                                                                           

Lembaga kepresidenan diatur dalam amandemen Undang – Undang Dasar 1945 BAB III Pasal 4-15, yang menjelaskan bahwa presiden menjalankan pemerintahan berdasarkan UUD.dan dalam menjalnkan pemerintahannya presiden dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri Negara.syarat-syarat menjadi presiden diatur dalam pasal 6 ayat 1 namun bahwa tidak semua Warga Negara dapat menjadi presiden melainkan harus Warga Negara Indonesia asli. Hal ini bertentangan dengan Pasal 27 UUD 1945 bahwa semua Warga Negara memiliki kedudukan hukum yang sama.oleh karena itu terjadi kongkrit norma hokum dalam arti terdapat pertentangan. adapun  tugas dan wewenang presiden:

  • Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD
  • Memegang kekuasaan yang tertinggi atas TNI Angkatan Darat Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara|Angkatan Udara
  • Kewenangan pemberian grasi, amnesti dan abolisi harus memperhatikan pertimbangan DPR.
  • Mengajukan Undang-Undang|Rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Presiden melakukan pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU menjadi UU
  • Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (dalam kegentingan yang memaksa)
  • Menetapkan Peraturan Pemerintah
  • Mengangkat dan memberhentikan Kementerian Negara Republik Indonesia menteri-menteri
  • Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR
  • Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR
  • Menyatakan keadaan bahaya
  • Mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR
  • Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR Memberi grasi, rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung
  • Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR
  • Meresmikan anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD
  • Memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya yang diatur dengan UU
  • Menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dan disetujui DPR
  • Menetapkan hakim konstitusi dari calon yang diusulkan Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung
  • Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR
  1. F.   MAHKAMAH AGUNG                                                            

Berdasarkan Amandemen Undang-undang Dasar Pasal 24 ayat (1). Kekuasaan peradilan dilakukan oleh MA. Adapun peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum.tugas dan wewenangnya adalah:

  • Lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan
  • Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peaturan perundang-undangan di bawah Undang-undang dan wewenang lain yang diberikan Undang-undang.

G.   MAHKAMAH KONSTITUSI

Berdasarkan amandemen Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 24 G mengenai mahkamah konstitusi yang memiliki tugas dan wewenang  :

  • Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 Undang-Undang Dasar
  • memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum di Indonesia Pemilihan Umum). Selain itu Wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden Republik Indonesia Presiden dan atau Wakil Presiden Republik Indonesia Wakil Presiden menurut UUD 1945.

H.  Komisi Pemilihan Umum

KPU dibentuk Berdasarkan pasal  22e ayat 5 UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemilu diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum yang bersifat nasional. KPU Berwenang menyelenggarakan pemilihan umum, baik itu pemilihan umum legislatif,pemilihan umum presiden dan wakil presiden, maupun pemilihan umum kepala daerah dan wakilnya. Adapun tugas dan wewenangnya :

  • Merencanakan Pemilu
  • Menetapkan organisasi serta tata cara dan tahapan penyelenggaraan pemilu
  • Menetapkan hasil pemilu

I. Komisi Yudisial                                                                                                     

Komisi yudisial diatur dalam amademen UUD 1945 pasal 24B yang anggotanya dipilih oleh presiden dengan persetujuan DPR yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela. Adapun tugas dan wewenangnya adalah:

  • mengawasi perilaku hakim
  • mengusulkan nama calon hakim agung.

 

 

 

 

J. BANK SENTRAL

Ketetuan mengenai bank sentral diatur dalam pasal 23d amandemen UUD 1945 bahwa negara memiliki bank sentral yang susunan kedudukannya, kewenangannya, tanggung jawab dan independensinya diatur dalam UU. Adapun tugas bank sentral ini adalah :

  • melaksanakan dan menetapkan kebijakan moneter
  • mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
  • mengatur dan mengawasi bank-bank

K. TNI

Ketentuan mengenai Tentara Nasional Indonesia diatur dalam pasal 30 ayat 3. TNI terdiri atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara sebagai alat negara dalam mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara

L. Pemerintah Daerah (PEMDA)

Negara kesatuan RI dibagi atas daerah-daerah provinsi kebupaten dan kabupaten terdiri atas kabupaten ataukota. Dimana tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan sendiri.

  • Memegang kekuasaan pemerintahan di daerah
  • Mengajukan dan membuat RAPBD bersama dengan DPRD
  • Menetapkan Peraturan Daerah (PERDA)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s