PEMBEBASAN TANAH DENGAN GANTI KERUGIAN

Posted: November 1, 2011 in File Hukum

Akhir-akhir ini masalah pertanahan mulai banyak mendapat sorotan dari berbagai media massa, terutama bagaimana untuk menentukan harga patokan akan tanah yang terkena pembebasan atau terkena proyek-proyek pemerintah. Hal ini telah mendapat tempat dalam uraian tajuk kompas tanggal 20 Agustus 1982, yang mengemukakan antara lain bahwa falsafah dasarnya, tanah sejak asalnya tidak diberikan kepada perorangan. Jadi, tidak benar seorang yang menjual tanah berarti menjual miliknya. Yang benar dia hanya menjual jasa memelihara dan menjaga tanah selama itu dikuasainya.

Hal demikian adalah benar kalau kita mengkaji bahwa tanah di samping mempunyai nilai ekonomis juga punya nilai sosial, yang berarti di sini hak atas tanah tidaklah mutlak, namun demikian Negara harus menghormati atas hak-hak yang diberikan atas tanah kepada warga negaranya, yang dijamin dengan undang-undang.

Di dalam pasal 16 Undang-undang Pokok Agraria (UU No.5 Tahun 1960) hak-hak atas tanah yang dapat diberikan kepada warga negaranya berupa, yang paling utama adalah hak milik kemudian hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, dan hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditertapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagaimana disebutkan dalam pasal 53 (dalam pasal 53 UU No.5/1960 hak-hak yang sifatnya sementara seperti hak gadai, hak bagi hasil, hak menumpang, dan ha sewa tanah pertanian).

Ini berarti nilai secara ekonomis hak atas tanah akan berbeda dengan hak yang melekat pada tanah itu, dengan demikian ganti rugi atas tanah juga menentukan berapa besar yang harus diterima dengan adanya hak berbeda itu, akan tetapi Negara mempunyai wewenang di dalam melaksanakan pembangunan nasional di Negara kita ini, yang telah diatur dengan berbagai undang-undang maupun peraturan pemerintah dengan penentuan hak atas tanah maupun pembebasan tanah seperti yang diatu dalam Peraturan Mendagri No. 15 Tahun 1975.

Dalam hubungannya dengan pembebasan tanah atau pencabutan hak tanah itu maka perlu diadakan penelitian  terlebih dahulu terhadap segala keterangan dan data-data yang diajukan dalam mengadakan taksiran akan ganti rugi dalam rangka pembebasan tanah yang akan terkena itu. Sehingga apabila telah mencapai suatu kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi maka baru dilakukan pembayaran ganti rugi, maka ganti rugi ini hendaklah secara langsung kepada yang berhak. Setelah itu baru diadakan pelepasan penyerahan hak atas tanah yang bersangkutan, sehingga apa yang dikhawatirkan akan peranan calo-calo tanah dapat ditekan seminimal mungkin.

Kalau pembebasan tanah secara musyawarah ini tidak mendapat jalan keluar antara pemegang hak atas tanah dan pemerintah, sedangkan tanah itu akan digunakan untuk kepentingan umum maka dapat ditempuh cara seperti yang diatur dalam undang-undang no.20 tahun 1961.

Panitia Penaksiran Tanah

Sebelum tanah itu akan dibebaskan maka perlu untuk meneliti tentang tanah yang akan dibebaskan itu dengan menentukan taksiran ganti rugi. Peratruran Menteri Dalam Negeri No.15 Tahun 1975 adal;ah suatu panitia yang bertugas melakukan dan penetapan ganti rugi dalam rangka pembebasan hak atas tanah dengan atau tanpa bangunan, tanaman, tumbuh-tumbuhan di atsnya yang pembentukannya ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah untuk masing-masing Kabupaten dan Kotamadya dalam suatu wilayah provinsi yang bersangkutan. Dengan panitia ini sebenarnya sudah terjawab seberapa jauh harga patokan tanah akan ditetapkan dalam suatu wilayah.

Sebagai patokan dari panitia lain adalah sebagai berikut :

  1. Mengadakan inventarisasi serta penelitian setempat terhadap keadaan tanahnya, tanaman, tumbuh-tumbuhan, dan bangunan-bangunan.
  2. Mengadakan perundingan dengan para pemegang hak atas tanah dan bangunan, serta tanaman.
  3. Menaksir besarnya ganti rugi yang akan dibayarkan kepada yang berhak.
  4. Membuat berita acara pembebasan tanah disertai fatwa pertimbangannya.
  5. Menyaksikan pelaksanaan pembayaran ganti rugi kepada yang berhak atas tanah, bangunan, dan tanaman tersebut.

Di dalam penelitian ini maka dapat dilihat akan komposisi daripada panitia itu berdasarkan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah setempat dan diadakan di tiap-tiap Kabupaten/Kotamadya daerah Tingkat II, seperti yang dimaksud di dalam pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.15 Tahun 1975.

Dalam rangka pembebasan tanah ini, panitia harus melakukan tugasnya dengan berstandar pada peraturan-peraturan yang berlaku atas dasar musyawarah dan harga umum setempat (Pasal 1 Ayat (3) Per.Mendagri No.15/1975), sedangkan harga umum di sini harus melihat kenyataan yang ada di dalam masyarakat dengan melihat pula faktor-faktor tentang letak tanah yang dapat pula mempengaruhi harga tanah. Dengan demikian panitia penaksiran Ganti Rugi Tanah ini akan mewujudkan kemauan para pihak dengan adil serta bijaksana sehingga apa yang kita khawatirkan tentang terjadinya pemerkosaan atas hak-hak warga negara akan dihindarkan.

Prinsip hak warga negara harus dihormati, apalagi menyangkut hak hidup rakyat banyak, karena tanah mempunyai nilai ekonomis juga mempunyai nbilai sosial, dengan demikian pemberian ganti rugi haruslah dilihat hak atas tanah yang melekat di atasnya.

Masalah Ganti Kerugian

Hal ini tentu akan mempersoalkan, bagaimanakah kalau yang empunya (pemegang hak) tidak bersediameerima ganti kerugianyang ditetapkan oleh Presiden,karena dianggapnya bahwa jumlah yang harus diterima itu kurang layak.

Jadi kalu pemegak hak tidak bersedia menerima ganti rugi yang ditetapkan oleh Prsiden,karena dianggapnya kurang layak, maka yang bersangkutan dapat meminta bandingan kepada Pengadilan Tinggi. Tetapi bagaimanapun juga pencabutan hak itu sendiri tidak dapat diganggu gugat di muka Pengadilan ataupun dihalang-halangi pelaksanaannya. Mempertimbangkan dan memutuskan hal tersebut semata-mata adalah wewenang Presiden. Jika terdapat perselisihan mengenai hal ini,maka penguasaan tanah atau benda yang bersangkutan tidak perlu ditangguhkan sampai ada keputusan dari Pegadilan, asal sudah ada keputusan pencabutan hak dari Presiden dan uang ganti kerugian sudah disediakan. Dalam hal yang demikian perlu dicegah jangan sampai sengketa-sengketa yang diajukan kepada pengadilan tersebut menimbulkan ketegangan, yang menyebabkan terlantarnya orang-orang yang bersangkutan.

Menurut Pasal 9 UU No. 29 Tahun 1961, setelah ditetapkannya Surat Keputusan Pencabutan Hak tersebut dan setelah dilakukannya pembayaran ganti kerugian kepada yang berhak, maka tanah yang haknya dicabut itu menjadi tanah yang dikuasai langsung  oleh Negara untuk segera diberikan kepada yang berkepentingan dengan suatu hak yang sesuai, artinya sesuai dengan kepentingan pengajuan permintaannya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s